perintismuda88

JEMBER - Ironis, itulah gambaran kebijakan perusahaan daerah perkebunan (PDP) Jember, Jawa Timur.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu bisa menyuntikkan dana sebesar Rp3,6 miliar untuk proyek pembangunan lapangan terbang, tapi mengaku tidak mampu membayar upah buruhnya sesuai UMK. Padahal upah minimum kabupaten (UMK) Jember hanya sebesar Rp 770 ribu

Demikian disampaikan Plt Sekretaris Serikat Buruh untuk Kemakmuran (Serbuk) Sutono di Jember, Jawa Timur, Rabu (11/3/2009). "Sebanyak 1.200 buruh masih dibayar di bawah UMK, yakni Rp 645 ribu, itu jelas pelanggaran," kata pria asal Klaten itu.

Sutono menjelaskan, PDP juga telah melakukan kecurangan dalam menentukan besaran UMK karena mengklaim tunjangan air, listrik, kesehatan, dan perumahan ke dalam nominal UMK.

"Padahal kenyataannya buruh masih tetap membayar tunjangan air sebesar Rp30 ribu. Untuk tunjangan kesehatan dan perumahan tidak jelas bentuknya. Apalagi listrik, selama ini warga menyalurkannya secara swadaya," terangnya.

Karena itu, Serbuk mendesak agar DPRD, Disnakertrans, dan Bupati Jember menindak PDP karena membayar UMK di bawah standar. "Jika PDP tidak membayar upah sesuai UMK, kami akan mengajak para buruh mogok kerja," timpalnya.

Direktur PDP Jember Syafril Jaya mengakui, perusahaannya memang sudah tidak mampu membayar UMK sebagaimana yang telah diputuskan Dewan Pengupahan Daerah. "Kami memiliki masalah keuangan internal. Upah Rp645 ribu itu sudah maksimal," kata Syafril Jaya.

Dia menambahkan, dalam sebulan pihaknya telah mengeluarkan anggaran sekira Rp1,3 miliar untuk membayar buruh. Selain itu, klasifikasi buruh sadap karet atau petik kopi dibagi menjadi 5 macam, yakni buruh lepas, buruh harian, buruh bulanan, buruh tetap dan buruh borongan.

"Kita sudah berupaya maksimal sesuai kebutuhan hidup layak para buruh di sana, ini tidak bisa disatukan dengan kemampuan kami mendanai bandara lho," kilahnya. (P Juliatmoko/Sindo/ful)